Kuningan - Sidang perdana gugatan perdata PT. B & K Invest terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang dijadwalkan berlangsu...
Kuningan - Sidang perdana gugatan perdata PT. B & K Invest terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu (3/7/2019) batal digelar akibat adanya kekurangan persyaratan teknis baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Selain itu, adanya beberapa pihak lain yang tidak hadir dalam persidangan tersebut juga menjadi alasan majelis hakim menunda persidangan.
Menanggapi hal tersebut pihak penggugat PT. B & K Invest yang diwakili oleh Dipa Semedi, SH selaku kuasa hukum mengatakan bahwa pihaknya tetap merasa optimis akan memenangkan gugatan tersebut meskipun untuk sidang perdana ini harus diundur karena ada beberapa hal yang belum memenuhi persyaratan teknis khususnya dari pihak tergugat.
“ Karena langkah kami sudah sesuai prosedur kami tetap optimis, kita tunggu di pembuktian materi nanti,” kata Kuasa Hukum PT. B & K Invest saat ditemui media di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Kuningan, Rabu (3/7/2019).
Sebelumnya, gugatan perdata yang dilayangkan penggugat yakni PT. B & K Invest terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan selaku tergugat karena pihak penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 25,85 Milyar perihal perizinan pabrik yang akan dibangun di Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi, padahal pihak penggugat sudah mengajukan proses perizinan melalui OSS dan menempuh seluruh prosedur yang ada.
Dipa Semedi, SH menjelaskan, jika melihat dari proses perizinan yang sudah ditempuh oleh pihaknya, maka bisa dikatakan Pemda Kuningan ini tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PP Nomor 24 tahun 2018.
“Penolakannya kami rasa tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam PP Nomor 24 tahun 2018 khususnya Pasal 42 – 45. Disini kami secara resmi telah mendapatkan persetujuan dari OSS perihal izin lokasi pabrik," jelasnya.
Selain itu, lanjut Dipa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri sudah mengeluarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan yang menjadi dasar sekaligus syarat bagi PT. B & K Invest untuk mengajukan permohonan izin lokasi dengan komitmen yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemda yang dalam hal ini adalah DPMPTSP sesuai dengan aturan yang ada yakni PP Nomor 24 tahun 2018 Pasal 42 ayat 5 - 8, sehingga jika hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti, sudah jelas melanggar aturan.
“Sejak Januari 2019 pertek sudah selesai dan kami ajukan itu, harusnya sesuai dengan Pasal 42 ayat 5, DPMPTSP harus sudah menindaklanjuti dalam jangka waktu dua hari,” ujarnya.
Pihak PT. B & K sendiri mengaku tidak mendapat informasi secara jelas dan resmi dari DPMPTSP kenapa perizinan yang diajukan tidak segera diproses hingga saat ini padahal dengan adanya OSS itu memberikan kemudahan dalam melakukan proses perizinan yang ada.
“Disini sisi melawan hukum dari pihak tergugat yakni tidak melaksanakan aturan yang ada yaitu PP 24 tahun 2018, sehingga kami selaku penggugat merasa dirugikan,” kata Dipa yang juga didampingi oleh Kuasa Hukum Rendi Adhitya SH.
Sementara itu menanggapi ketidakhadiran BPN dalam sidang perdana tersebut, Dipa mengatakan bahwa sebenarnya kehadiran BPN hanya sebagai saksi dimana PT. B & K Invest sudah menjalankan ketentuan perizinan.
“Sebenarnya kehadiran BPN itu sebagai saksi, lagipula BPN sudah menjalankan tugasnya yakni menyerahkan Pertek kepada DPMPTSP,” tandasnya. (UU)
