Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Kuningan

             KORAN (MARKA) - M erujuk pada U ndang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta peraturan daerah K ab...

             KORAN (MARKA) - Merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 tahun 2013 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, telah mengamanatkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib‚ yang harus diselenggarakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah pemerintahan Provinsi /Kabupaten secara bersama-sama oleh seluruh lintas sektoral.

             Demikian diungkapkan Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadang Supardan, M.si pada sambutanya dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten kuningan, Kamis (22/08/2019) di Gedung Wanita Cigintung Kuningan. .

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara adil dan merata sesuai keadilan dan kesetaraan gender, pemerintah kabupaten Kuningan merasakan perlu adanya upaya percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Kuningan dilandaskan pada peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2013, tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kabupaten Kuningan. 

Tindak lanjut dari Perda tersebut adalah dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014, tentang rencana aksi pengarusutamaan gender yang dipergunakan juga sebagai dasar perencanaan pembangunan di kabupaten kuningan.

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018, tentang pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender, seperti kelompok kerja pengarusutaman gender di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari para Kepala SKPD, pembentukan  focal point pengarusutamaan gender yang beranggotakan para perencana program di SKPD, tim data gender dan anak, beranggotakan pegawai tertentu dari SKPD yang berkaitan dengan data, tim peraihan anugerah Parahita Ekapraya, merupakan tim yang dibentuk khusus, terdiri dari personifikasi dengan keahlian tersendiri yang dibutuhkan guna mendukung perolehan kemenangan peraihan anugerah parahita ekapraya.

“Maka dalam rangka menghadapi event monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di tahun 2020, dimana seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia akan dinilai oleh presiden republik indonesia,” katanya.

Bupati sangat berharap  kita semua menggalang kebersamaan terutama dalam menghadapi penilaian, menyediakan bukti/eviden dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam menghadapi uji wawancara lisan oleh tim penilai. Targetnya adalah kita mampu meningkatkan kategori penilaian dari madya menjadi utama, minimal mempertahankan kategori madya yang sudah kita dapatkan tahun 2018 yang lalu. (DS)