KUNINGAN (MARKA) - Soal pemeriksaan PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) yang dilakukan Polres kuningan ditubuh BTNGC (Balai Taman Nasio...
KUNINGAN (MARKA) - Soal pemeriksaan PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) yang dilakukan Polres kuningan ditubuh BTNGC (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai). Mendapat respon dari lembaga legislatif. "Kasus PNBP yang tengah dilakukan pemeriksaan Polres, kami apreasiasi tentunya," jelas Ketua Komisi II DPRD Kuningan, Yudi Moh Rudi di dampingi Wakilnya, yakni Burhanudin saat menjelaskan kepada awak media, usai melaksanakan Sidang Paripurna Hari Jadi Kuningan ke 521. Minggu, (1/08/2019).
Disamping itu, penanggulang yang masuk dalam pemriksaan ini. Tentu menjadi tanggungjawab dalam mencegah dugaan tindak korupsi. "Kami minta polisi kerja tuntas dan terbuka," tandasnya.
Yudi mengatakan, dalam PNBP itu termaktub dalam undang - undang peraturan mentri keuangan 2013. Dalam melakukan penyetoran dari tiap pengelola objek wisata di bawah kawasan TNGC. "Saran kami. Baiknya, para pengelola menyetorkan sebagai PNBP itu langsung ke tempat yang telah ditentukan. Seperti Bank tertentu dan kantor pos misalnya," jelas Yudi Moh Rudi.
Belum lama ini, pengakuan Yudi yang juga politisi PAN mengatakan, ada sejumlah pengelola yang datang dan mengeluhkan aturan dan kebijakan BTNGC."Saya menyayangkan kepada TNGC yang sering melakukan perubahan aturan. Padahal dalam proses perizinan untuk PDAU dalam mengelola objek wisaya, itu keluarnya sampai empat tahun," tanya Yudi, ada apa dengan pelaksanaan kebijakan TNGC di daerah?
Sementara itu, Udin yang juga Wakil Ketua Komisi II ini menambahkan, pihaknya mendorong polres untuk senantiasa terbuka. Terutama dalam pemeriksaan masalah PNBP dari bukti bukti penyetoran terhadap kas negara. "Sebab, PNBP itu tidak langsung turun ke masyarakat seperti pembayaran pajak pada umumnya," ungkap Udin.
Terpisah, Oki salah seorang pengelola objek wisata di palutungan, mengatakan, dirinya selalu koperatif terhadap tindakan kerja aparat pemerintah. Terlebih kepada petugas lembaga hukum. "Untuk kelengkapan administrasi pengelola objek wisata. Kita sudah memberikan semua data yang diperlukan," jelas dia seraya mengatakan bahwa petugas pemeriksaan dalam dugaan kasus pidana korupsi PNBP. "Itu saya berikan ke Pak Hikmat," imbuhnya.
Berkas, kata dia, dari beberapa titik objek wisata sekitar TNGC, persis tidak diketahui. Namun untuk pengelola di objek wisata bumi perkemahan ini. "Semua sudah lengkap diberikan," tandasnya. (UU)
