KUNINGAN-Koranmarka.com Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah...
Hadir pada acara tersebut, Pj Bupati Kuningan, para Camat se-Kab. Kuningan, perwakilan Lurah dan Kepala Desa, perwakilan PT PLN (persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Cirebon, serta para petugas PBB kecamatan.
Pj Bupati Kuningan Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd., dalam sambutannya mengemukakan, dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun dan menerbitkan Perda baru terkait pajak daerah dan retribusi daerah serta bagaimana mendesain strategi implementasi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, sehingga penguatan fiskal dapat tercapai sebagai modal dasar pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kuningan.
“Bappenda selaku koordinator telah melaksanakan penyusunan Raperda PDRD, dan Alhamdulillah melalui tahapan yang cukup panjang Raperda PDRD kini telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi payung hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kuningan,” ungkap R. Iip Hidajat.
Dikatakan Pj Bupati, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pemerintah daerah melalui Perda Nomor 1 tahun 2024 sesuai dengan program prioritas, melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tarif PDRD.
“Salah satu point penting yang dimuat dalam Perda 1 Tahun 2024 adalah tentang perubahan tarif PBB-P2. Untuk lahan produksi pangan dan ternak serta NJOP sampai dengan Rp. 1 Milyar ditetapkan sebesar 0,11 persen, untuk NJOP lebih dari Rp. 1 Milyar s/d Rp. 3 Milyar ditetapkan sebesar 0,21 persen, dan untuk NJOP lebih dari Rp. 3 Milyar ditetapkan sebesar 0,3 persen,” terangnya.
Selanjutnya, Pj Bupati Kuningan, juga mengucapkan terima kasih kepada PT PLN (persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Cirebon, yang telah menjadi mitra kerja Pemkab Kuningan dalam pemungutan pajak daerah, dimana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan penyumbang pajak daerah terbesar kedua di Kabupaten Kuningan setelah PBB-P2.
Sebelumnya, Kepala Bappenda Kab. Kuningan Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP., M.Si., dalam laporannya menyampaikan, dua penerimaan pajak daerah terbesar di Kabupaten Kuningan bersumber dari PBB-P2 dengan target tahun 2023 sebesar 43,1 Milyar tercapai 100,93 persen, dan PPJ target 29,1 Milyar tercapai 102,28 Milyar.
“Dengan ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRB, menjadi payung hukum untuk melakukan pemungutan dan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kuningan. Adapun melalui sosialisai ini, diharapkan seluruh stakeholder mampu melaksanakan akselerasi percepatan penerapan serta aturan yang telah ditetapkan, khususnya yang berkenaan dengan Perda PDRD,” ujar Guruh.
Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis DHKP dan SPPT PBB tahun 2024, serta penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Kuningan dengan PT PLN (persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Cirebon tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, sebagai salah satu bentuk akselerasi percepatan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024. (umal)
