Majalengka-Koranmarka.com Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah terus dilakukan peraturan m...
Tujuan PTSL adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang terpadu.Sestimatis sederhana mudah.cepat dan biaya murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.dengan mengutamakan musyawarah desa miskin dan tertinggal,didaerah pertanian subur dan berkembang.daerah penyangga kota pinggiran kota atau daerah miskin kota daerah pengembangan ekonomi rakyat.
Program PTSL ini mampu menjadi solusi pendaftaran dan pengurusan sertifikat tanah yang selama ini yang proses sering dikeluhkan masyarakat karena proses yang rumit serta penyelesaian yang membutuhkan biaya yang cukup besar. program ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Pada dasarnya biaya PTSL adalah sepenuhnya gratis dan ditanggung perintah, Namun.jika masyarakat diharuskan membayar biaya tertentu.Maka menurut SKB 3 Mentri tentang PTSL adalah bahwa untuk katagori V( jawa dan Bali) program ini dikenakan biaya maksimal 150.000 ribu dan tidak boleh lebih dari itu oleh sebabnya.jika ada oknum yang mungut lebih dari angka tersebut bisa dikenakan hukuman.
Menyelusuri komentar masyarakat terkait program ini. di Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Kamis 29/5/2025 Mereka merasa dengan adanya program ini.Tujuannya untuk meringankan beban mendapatkan dengan tujuan kepastian hukum atas tanah miliknya.
Namun sangat disanyangkan,Dari salah satu warga penerima manfaat program tersebut, Yang namanya tidak disebutkan pada media ini, "Bahwa didesa kami dengan program PTSL secara massal kami dipinta Rp 200 ribu rupiah, plus dengan meterai, sedang menurut aturan itu hanya 150 ribu, dan tidak ada pungutan lainnya, kami berharap kepada pihak pemerintah desa memohon aturan yang sudah ditetapkan ke 3 Mentri?, Apa aturan dari pihak pemerintah desa," Jelasnya,
Masih kata Dia, " Pada saat itu kami telah memberikan sebagai persyaratan seperti, KK,KTP, SPPT, dan 2 buah Materai, Uang Rp 200 ribu rupiah, Untuk ke pihak panitia perangkat desa," Terangnya Warga,
Dengan inpormasi yang dihimpun, Media ini langsung menghubungi salah satu Perangkat desa yang menurut nya sebagai ketua panitia, namun sangat disanyangkan tidak bisa dihubunginya ,pada hal Washaapnya Aktif,
Menyikapi hal tersebut, langsung menghubungi Via Washaapnya Selaku kepala desa yang dipimpin Oleh Kades Karna , namun, saat dihubungi via Washaapnya Selaku Kades, Sama juga tidak aktif, sampai artikel tanyang pihak perintah desa belum bisa dihubunginya," ( Tim)
