JAKARTA - Koranmarka com Narasi yang mulai dibangun seolah-olah Alfamart dan Indomaret adalah penghalang lajunya program K...
"Alfamart dan Indomaret akan dihapus, Ingat ! jangan jadikan ritel modern sebagai kambing hitam atas Program KDMP", ungkap Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
Pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Yandri Susanto dan Ferry Juliantono mengenai wacana “menghapus” ritel modern bukan hanya kontroversial, tetapi mencerminkan logika kebijakan yang rapuh. Dalam ilmu ekonomi kelembagaan, kegagalan program tidak pernah ditentukan oleh keberadaan kompetitor semata, melainkan oleh desain tata kelola, kapasitas manajerial, struktur insentif, dan integritas pengawasan. Namun akhirnya wacana penutupan Alfamart dan Indomaret itu dibantah langsung oleh pemerintah.
Aceng menjelaskan, terlepas dari bantah membantah terhadap wacana penutupan ritel modern itu, jika KDMP sejak awal merasa terancam oleh ritel modern, maka ada dua kemungkinan. Pertama, desain bisnisnya memang tidak kompetitif. Kedua, program tersebut lebih bertumpu pada proteksi politik ketimbang daya saing riil. Keduanya bukan alasan untuk mengorbankan mekanisme pasar.
Aceng pun menerangkan bahwa ritel modern tumbuh karena efisiensi distribusi, manajemen stok berbasis teknologi, disiplin logistik, dan konsistensi layanan. Mereka hadir karena memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam teori persaingan usaha, keberadaan pemain besar memang menuntut regulasi agar tidak terjadi praktik monopoli. Namun regulasi berbeda dengan eliminasi. Menghapus pelaku usaha legal tanpa pelanggaran hukum yang jelas adalah preseden otoritarian dalam kebijakan ekonomi.
"Jika KDMP ingin berhasil, ia harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: apa nilai tambahnya dibanding ritel modern? Apakah mampu menjamin harga kompetitif? Apakah memiliki sistem distribusi yang stabil? Apakah pengelolaannya bebas dari intervensi elite lokal? Tanpa jawaban konkret, menyalahkan Alfamart dan Indomaret hanya menunjukkan ketidakpercayaan diri struktural", sindir Aceng.
Lebih jauh, Aceng mengingatkan bahwa menjadikan ritel modern sebagai “penghalang” berpotensi menciptakan ketidakpastian investasi. Pasar membaca sinyal politik. Ketika pemerintah terkesan memusuhi entitas bisnis yang sah, pesan yang tersirat adalah bahwa keberhasilan bisa dipidanakan secara moral. Ini berbahaya bagi iklim usaha nasional.
Ironisnya, sejarah koperasi Indonesia menunjukkan bahwa banyak koperasi gagal bukan karena tekanan korporasi besar, tetapi karena lemahnya tata kelola dan akuntabilitas. Tanpa reformasi manajemen, KDMP berisiko menjadi proyek seremonial—hidup di atas anggaran, mati di pasar. Dan ketika gagal, kambing hitam baru akan kembali dicari.
"Demokrasi ekonomi bukan berarti menghancurkan yang kuat demi memberi ruang yang lemah. Ia menuntut negara menciptakan level playing field. Jika koperasi desa ingin berjaya, perkuat kapasitasnya; Latih manajemennya, Awasi transparansi keuangannya, Bangun sistem digitalnya. Bukan dengan menyingkirkan pesaing melalui tekanan kebijakan", tambahnya.
Karena itu, jika benar terdapat asumsi bahwa Alfamart dan Indomaret adalah penghambat KDMP, maka asumsi tersebut harus dibuka ke publik melalui kajian akademik yang transparan. Tanpa itu, wacana tersebut hanyalah retorika populis yang berpotensi merusak reputasi kebijakan pemerintah sendiri.
Aceng menegaskan, ekonomi desa tidak akan maju dengan menciptakan musuh imajiner. Ia akan maju jika programnya rasional, profesional, dan kompetitif. Jika sejak awal KDMP membutuhkan proteksi ekstrem untuk bertahan, maka yang patut dievaluasi bukan ritel modern—melainkan desain program itu sendiri.
"Negara seharusnya menjadi wasit yang adil, bukan aktor yang menentukan siapa boleh bertanding. Jika KDMP percaya diri, buktikan di pasar, bukan di podium", pungkasnya. []
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
