Jakarta – Koranmarka com Gelombang kekhawatiran melanda stabilitas ekonomi nasional setelah nilai tukar rupiah dilaporkan terjun...
Kondisi kritis ini memicu reaksi keras dari Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama. Alumnus Lemhannas RI tersebut secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi radikal, termasuk mencopot Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dari jabatannya.
Menurut Rahman, keterpurukan rupiah saat ini sangat kontras dengan pernyataan optimistis Gubernur BI pada April lalu yang menyebut kondisi nilai tukar masih stabil dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan tekanan yang kian melemahkan posisi domestik terhadap mata uang asing.
"Pemerintah perlu ekstra hati-hati. Pelemahan rupiah ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi berpotensi kuat mendorong inflasi tinggi (imported inflation), terutama pada sektor kebutuhan pokok pangan yang hingga kini masih bergantung pada impor," tegas Rahman dalam keterangannya di Ciputat, Tangerang Selatan (6/5/2026).
PDKN menilai pelemahan mata uang ini akan memicu kenaikan harga barang secara berantai. Tidak hanya komoditas impor seperti gandum, kedelai, gula, dan pakan ternak, tetapi juga produk lokal yang biaya produksinya terdampak oleh komponen impor. Rahman juga menyoroti adanya ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil, di mana peningkatan jumlah uang beredar tidak diimbangi dengan produktivitas barang dan jasa.
*Indikator Ekonomi yang Mengkhawatirkan*
Rahman Sabon Nama memaparkan sejumlah data merah yang perlu menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo. Menurutnya beban utang negara sudah mempaui batas yang bisa ditolerir. Total utang negara yang kini menyentuh angka fantastis Rp9.638 triliun.
Selain itu, Pemerintah juga terlihat kedodoran dalam mengelola APBN yang terus defisit. Defisit APBN per Maret 2026 yang telah mencapai Rp240 triliun. Juga, faktor harga minyak yang terus naik akan menjadi beban negara yang harus diantisipasi semaksimal mungkin agar keuangan negara tidak runtuh. Tekanan harga minyak dunia yang berada di atas asumsi APBN (70 USD per barel).
Berdasarkan pantauan lapangan Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI), keluhan masyarakat mengenai lonjakan harga kebutuhan pokok sudah merata di seluruh wilayah Indonesia.
*Wilson Lalengke: Presiden Harus Turun Tangan Secara Serius!*
Senada dengan desakan PDKN, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 yang menjabat Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyatakan dukungan penuhnya terhadap pernyataan Dr. Rahman Sabon Nama. Wilson menilai situasi ini adalah alarm bahaya bagi keberlangsungan kesejahteraan rakyat.
"Saya sangat mendukung desakan rekan kami, Dr. Rahman Sabon Nama. Kondisi rupiah yang hampir menyentuh Rp17.500 per Dolar AS adalah bukti adanya manajemen moneter yang tidak berjalan sesuai harapan. Kita tidak bisa lagi berpegang pada retorika 'aman' dan 'stabil' sementara rakyat menjerit karena harga beras dan kebutuhan pokok meroket," ujar Wilson Lalengke, Rabu, 6 Mei 2026.
Toko pers nasional itu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian mendalam dan tidak meremehkan anomali ekonomi ini. "Kami meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali (review) secara serius kinerja tim ekonomi dan otoritas moneter saat ini. Jangan biarkan momentum awal pemerintahan ini dirusak oleh krisis ekonomi yang dipicu oleh ketidakmampuan pejabat dalam mengantisipasi gejolak pasar. Jika Gubernur BI terbukti gagal menjaga stabilitas nilai tukar sebagaimana amanat undang-undang, maka pergantian pimpinan adalah langkah yang logis dan mendesak demi menyelamatkan marwah ekonomi nasional," pungkas Wilson Lalengke.
*Langkah Strategis yang Diusulkan*
Sebagai solusi, PDKN mendorong langkah-langkah strategis untuk menjaga daya tahan ekonomi, antara lain:
• Stabilisasi Harga Pangan: Menjadikan stabilitas harga beras sebagai kunci utama agar tekanan tidak meluas menjadi krisis sosial.
• Deregulasi Multisektor: Memangkas hambatan di sektor perdagangan, industri, perhubungan, dan perbankan guna menggenjot ekspor non-migas.
• Perluasan Bank Devisa: Menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Koperasi menjadi Bank Devisa untuk mempermudah pelayanan transaksi ekspor.
• Sektor Riil: Memperbaiki tata niaga impor dan memperkuat sektor industri serta pertanian untuk menciptakan lapangan kerja yang berorientasi ekspor.
Tanpa langkah antisipatif yang terukur, krisis yang lebih dalam dikhawatirkan akan menyulitkan keberlangsungan pemerintahan di masa mendatang. Koordinasi antara sektor moneter dan riil menjadi harga mati untuk menjaga Indonesia dari kejatuhan ekonomi yang lebih parah. (TIM/Red)
