Kasus dugaan penyadapan getah pinus ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) harus dibaca dalam kerangka yang lebi...
Dalam teori state accountability, negara tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat regulasi, tetapi juga untuk memastikan implementasinya berjalan efektif. Ketika sebuah kawasan konservasi yang berada di bawah kewenangan pusat diduga mengalami aktivitas ilegal dalam skala luas dan berulang, maka pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang pelaku di lapangan, tetapi tentang kinerja institusi pengelola.
Jika benar tidak terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar legalitas pemanfaatan, maka secara normatif tidak ada ruang hukum bagi aktivitas penyadapan tersebut. Dengan demikian, keberlanjutan aktivitas di kawasan tersebut menimbulkan dua kemungkinan struktural: lemahnya sistem kontrol atau kegagalan pengawasan institusional.
Dalam perspektif environmental governance, pengelolaan kawasan konservasi menuntut prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang konsisten. Ketika salah satu prinsip ini tidak berjalan, maka risiko terjadinya eksploitasi ilegal meningkat secara signifikan.
Dugaan adanya pola aktivitas yang terorganisir memperkuat urgensi evaluasi. Kejahatan lingkungan modern sering kali tidak berbentuk tindakan individual, melainkan jaringan dengan distribusi peran dan manfaat. Oleh karena itu, pendekatan penanganannya harus sistemik, bukan hanya represif di tingkat bawah.
Dalam konteks ini, KLHK memiliki tanggung jawab strategis untuk:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Balai TNGC
2. Mengkaji efektivitas sistem pengawasan kawasan
3. Menilai respons terhadap potensi pelanggaran yang telah terjadi
4. Memastikan tidak ada pembiaran struktural
5. Menguatkan mekanisme kontrol internal
Evaluasi ini bukan sekadar audit administratif, melainkan bagian dari reformasi tata kelola. Jika terdapat kelemahan dalam sistem patroli, pelaporan, atau penindakan, maka perbaikan harus segera dilakukan. Jika ditemukan kelalaian, maka harus ada konsekuensi administratif yang jelas. Dan apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi.
Secara politis, kasus ini juga menyangkut kredibilitas kebijakan konservasi nasional. Taman nasional merupakan simbol komitmen negara terhadap perlindungan ekosistem. Ketika kawasan ini diduga mengalami eksploitasi tanpa izin dalam waktu tertentu, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan negara.
Negara hukum tidak diukur dari banyaknya regulasi, tetapi dari konsistensi pelaksanaannya. Tanpa akuntabilitas institusional, regulasi hanya menjadi teks normatif tanpa daya paksa.
Oleh karena itu, desakan evaluasi terhadap Balai TNGC bukanlah bentuk serangan terhadap institusi, melainkan bagian dari mekanisme koreksi kebijakan publik. Evaluasi yang transparan dan berbasis data akan memperkuat legitimasi KLHK sebagai otoritas lingkungan hidup.
Lebih jauh, jika ditemukan kelemahan sistemik, maka reformasi tata kelola harus dilakukan—baik dalam bentuk peningkatan kapasitas pengawasan, penguatan integritas aparatur, maupun pembenahan mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Kasus TNGC seharusnya menjadi momentum penguatan environmental governance di Indonesia. Negara harus menunjukkan bahwa kawasan konservasi bukan ruang abu-abu, melainkan wilayah dengan standar hukum tertinggi.
Jika KLHK mampu merespons dengan evaluasi menyeluruh dan transparan, maka ini akan menjadi preseden positif dalam penegakan hukum lingkungan. Namun jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap tata kelola kawasan konservasi akan semakin tergerus.
Dalam negara hukum, akuntabilitas bukan pilihan. Ia adalah kewajiban. Dan dalam konteks TNGC, akuntabilitas itu harus dimulai dari evaluasi kinerja secara total dan objektif.[]
