Majalengka —Koranmarka.com Kabar pembangunan JPO di kawasan Alun-alun Majalengka membawa warna berbeda dalam agenda penataan pus...
Majalengka —Koranmarka.com Kabar pembangunan JPO di kawasan Alun-alun Majalengka membawa warna berbeda dalam agenda penataan pusat kota.
Infrastruktur yang diproyeksikan menjadi landmark baru tersebut direncanakan dibangun melalui dukungan hibah pihak swasta, sehingga tidak menggunakan APBD Kabupaten Majalengka.
Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut setelah mengikuti rapat bersama Bupati Majalengka H. Eman Suherman dan tim Yayasan At-Tahir di Pendopo Majalengka, Kamis (30/7/2026).
Ketua Komisi III DPRD Majalengka H. Iing Misbahuddin mengatakan, kontribusi pihak swasta dalam pembangunan fasilitas publik merupakan bentuk kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik pembangunan JPO ini. Ini merupakan hibah murni dari yayasan sehingga tidak menggunakan APBD Kabupaten Majalengka,” ungkapnya.
Iing menilai keberadaan JPO akan memberikan manfaat ganda. Selain membantu masyarakat menyeberangi ruas jalan yang padat kendaraan, bangunan tersebut dirancang memiliki nilai estetika sehingga dapat memperkuat karakter kawasan Alun-alun.
Berdasarkan desain yang telah diperlihatkan, JPO akan menghubungkan kawasan Alun-alun dengan area DPRD Majalengka. Infrastruktur itu juga direncanakan terintegrasi dengan pengembangan kawasan kuliner di Jalan Kehutanan.
Sementara itu, Bupati Majalengka H. Eman Suherman menegaskan bahwa pembangunan JPO merupakan bentuk kepedulian Boy Thohir kepada masyarakat Majalengka.
“Ini bukan menggunakan APBD Kabupaten Majalengka. Ini merupakan bantuan dari Pak Boy Thohir,” kata Eman.
Eman menjelaskan, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian perizinan di tingkat provinsi. Penyesuaian desain dan filosofi bangunan menjadi salah satu bagian yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai.
Pemerintah Kabupaten Majalengka optimistis perizinan dapat diselesaikan pada awal Agustus 2026 dan pembangunan dapat dimulai pada bulan berikutnya.
Tak hanya JPO, pemerintah juga tengah menyiapkan konsep penataan kawasan secara lebih luas. Rencana tersebut mencakup pembangunan pusat kuliner, penataan ruang terbuka hijau, perbaikan trotoar serta peningkatan akses jalan.
Komisi III berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan dampak nyata, bukan hanya terhadap estetika kota, tetapi juga terhadap keselamatan pengguna jalan dan geliat ekonomi masyarakat.
Dengan konsep itu, kawasan Alun-alun diarahkan berkembang menjadi ruang publik sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mampu menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Leo