Bandar Lampung —Koranmarka.com Kondisi sejumlah jalan yang mengalami kerusakan di Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. J...
Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lampung, Husin Muchtar, mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung segera memprioritaskan perbaikan jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
“Kalau masyarakat sudah berulang kali mengeluhkan jalan rusak, pemerintah harus hadir dengan tindakan. Jangan sampai warga bertahun-tahun menunggu sementara anggaran diarahkan untuk kebutuhan yang bukan menjadi prioritas utama masyarakat,” kata Husin.
Menurutnya, keluhan warga tidak seharusnya berhenti di media sosial. Pemerintah perlu turun langsung mendata ruas jalan yang rusak, menentukan tingkat urgensinya, kemudian memastikan perbaikannya masuk dalam program kerja dan anggaran.
Husin juga mempertanyakan skala prioritas anggaran Pemkot Bandar Lampung, terutama setelah muncul kebijakan hibah kendaraan sekitar Rp2,7 miliar kepada Kodam XXI/Radin Inten.
“Yang kami pertanyakan adalah skala prioritasnya. Ketika masih ada warga yang mengeluhkan jalan rusak, kebutuhan dasar seperti infrastruktur harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Ia menilai kondisi jalan yang buruk dapat menghambat aktivitas warga, mulai dari bekerja, berdagang, mengantar anak sekolah hingga mengakses pelayanan darurat. Karena itu, kerusakan yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan harus segera ditangani.
Husin meminta Pemkot Bandar Lampung transparan mengenai daftar ruas jalan yang menjadi prioritas, alokasi anggaran, serta target waktu pengerjaannya. Menurut dia, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mengetahui tindak lanjut atas setiap laporan yang disampaikan.
“Jangan menunggu sampai jalan semakin parah atau terjadi kecelakaan. Perbaiki ruas yang memang sudah lama dikeluhkan warga,” tegasnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
“Intinya sederhana, rakyat membutuhkan jalan yang aman dan layak. Pemerintah harus memastikan anggaran publik memberikan manfaat nyata bagi warga,” pungkasnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf John Locke dalam Second Treatise of Government mengenai kewajiban kekuasaan pemerintahan untuk dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat. Salah satu gagasannya yang kerap dikutip berbunyi, “Wherever law ends, tyranny begins." (rls/Tim Red PPWI)
