Majalengka- Koranmarka.com Pengawasan terhadap pembangunan daerah tidak berhenti di ruang rapat atau tumpukan dokumen. Komisi II...
Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka memilih turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sejumlah proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan.
Inspeksi mendadak (sidak) tersebut menyasar beberapa titik pekerjaan, di antaranya pembangunan jalan dengan konstruksi rigid, pengaspalan, serta Tembok Penahan Tanah (TPT), Rabu (2/9/2026).
Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM., SH., memimpin langsung peninjauan tersebut. Kehadiran jajaran legislatif di lapangan menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Dalam peninjauan itu, perhatian Komisi III tertuju pada kondisi fisik sejumlah pekerjaan. Dari pengamatan langsung, terdapat beberapa bagian proyek yang dinilai belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
H. Iing Misbahuddin menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tahun 2026 seharusnya mampu menghadirkan hasil yang baik dan berkualitas.
“Cukup prihatin. Seharusnya pekerjaan tahun 2026 ini kita ingin tanpa terkecuali bagus,” ujar H. Iing, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, kualitas pekerjaan menjadi salah satu aspek penting yang tidak boleh luput dari pengawasan. Infrastruktur yang dibangun pemerintah harus memiliki standar pengerjaan yang layak, mengingat manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam waktu panjang.
Salah satu catatan yang disampaikan Komisi III berkaitan dengan pekerjaan aspal dan rigid. Berdasarkan hasil pengamatan di sejumlah lokasi, kondisi pekerjaan tersebut dinilai belum sesuai dengan ekspektasi terhadap kualitas proyek pemerintah.
“Kita lihat dari sisi kualitasnya pertama dari aspal pekerjaan rigid, tidak seperti layaknya sebuah jalan dari proyek pemerintah yang harusnya berkualitas bagus,”*
katanya.
Selain jalan, pekerjaan TPT juga mendapat perhatian. Komisi III melihat terdapat bagian konstruksi yang secara kasatmata tampak kurang rapi dan dinilai perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut mengenai kualitas serta kekuatannya.
“Kami lihat juga TPT yang terlihat tidak rapi dan rapuh,” ungkapnya.
Meski menemukan sejumlah catatan, Komisi III DPRD Majalengka tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak. Hasil sidak akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dikomunikasikan dengan dinas teknis yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
H. Iing mengatakan pihaknya akan menggali lebih jauh mengenai proses pelaksanaan dan pengawasan proyek.
“Nanti kami akan bertanya apakah dari sisi pengawasnya atau dari pelaksananya,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan kualitas harus dicari akar masalahnya. Apakah berkaitan dengan proses pelaksanaan di lapangan, pengawasan teknis, atau faktor lainnya, seluruhnya perlu dijelaskan berdasarkan data dan keterangan pihak yang berwenang.
Komisi III pun berencana melakukan diskusi bersama dinas terkait sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan tersebut.
Bagi DPRD, pengawasan pembangunan bukan semata mencari kekurangan, melainkan memastikan proses evaluasi berjalan ketika ditemukan persoalan. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat diperbaiki dan kualitas pembangunan ke depan semakin baik.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan jalan yang selesai dibangun, tetapi jalan yang layak digunakan, aman, dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Leo
